Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan (RN) pada akhir pekan lalu. Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Mempawah, Kalbar.
“Pemeriksaan terhadap saudara RN yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Kalbar, atau saat tempus perkara sebagai Bupati Mempawah, yang dilakukan pada Sabtu (4/10),” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (6/10/2025).
Budi mengungkapkan, dalam pemeriksaan tersebut digali keterangan yang bersangkutan terkait pengajuan dana alokasi khusus (DAK).
“Saksi didalami pengetahuannya tentang proses pengajuan DAK dan peran yang bersangkutan terkait proyek pembangunan dua ruas jalan yang sedang KPK tangani ini,” ujarnya.
Budi mengungkapkan, pemeriksaan yang dilakukan di akhir pekan itu dilakukan di Mapolda Kalbar.
Diketahui, sebelum pemeriksaan ini KPK menggeledah rumah pribadi dan rumah dinas Ria Norsan. “Dalam penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan perkara ini,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin 29 September 2025.
Budi menjelaskan, barang bukti yang disita masih didalami penyidik. Budi pun mengaku belum bisa menyebutkan secara detail terkait barang bukti yang disita itu.
Imam mengatakan, momentum ini harus dimanfaatkan seluruh kader untuk menatap masa depan partai secara lebih solid dan produktif.
“Kami berharap ada proses rekonsiliasi yang sungguh-sungguh. Tujuannya agar PPP bisa kembali fokus melakukan kerja-kerja politik, memperjuangkan aspirasi umat, dan yang paling penting mengembalikan kursi PPP di parlemen,” ujar Imam Fauzan di Jakarta, Sabtu (4/10/2025).
Lebih lanjut dia mengatakan, hal terpenting saat ini adalah menjaga hasil Muktamar yang telah menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum.
Yang harus dijaga bersama adalah hasil Muktamar yang sah, karena itulah dasar legitimasi organisasi,”ujarnya.
“Tanpa harus terikat dengan jabatan dalam struktur partai, sekali lagi yang harus kita jaga adalah hasil muktamar yang menetapkan Pak Mardiono sebagai Ketua Umum, jabatan lain bisa kita rundingkan. Setelah itu kita bisa bergerak bersama memperkuat struktur dan soliditas kader di semua tingkatan,” lanjutnya.
Menurutnya, faktor utama yang menyebabkan suara PPP terus menurun dalam beberapa pemilu terakhir, yakni adanya dualisme kepemimpinan yang selalu muncul menjelang kontestasi politik.
Ketua DPR RI, Puan Maharani menyampaikan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2024–2025 dalam rapat paripurna khusus hari ini.
Dalam laporan setahun terakhir, Puan mengungkapkan bahwa parlemen telah menelurkan 16 Undang-Undang, melakukan ratusan kunjungan kerja, serta menerima ribuan pengaduan masyarakat.
“Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi, DPR RI hanya pelaksana amanat itu,” kata Puan dalam laporannya.
“Inilah saatnya bagi kita, DPR RI, untuk merefleksikan sejauh mana kita telah menjalankan amanat yang dipercayakan rakyat kepada kita,” sambungnya.
Puan menyampaikan, sepanjang Tahun Sidang 2024–2025, DPR RI bersama Pemerintah telah menyelesaikan 16 Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang, serta sedang membahas 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berada pada tahap Pembicaraan Tingkat I.
Sejumlah tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mendalangi Gerakan 30 September tahun 1965 mengalami kematian tragis. Mereka ditangkap di berbagai daerah usai peristiwa berdarah tersebut.
Okezone merangkum 5 tokoh PKI yang tewas secara mengenaskan, dilansir beragam sumber, Selasa (30/9/2025).
1. Muso
Muso merupakan tokoh PKI yang menimba ilmu langsung di Uni Soviet. Ia ditembak mati pada 31 Oktober 1948, pasca pemberontakan PKI di Madiun. Sekitar 12 hari setelah Madiun dikuasai PKI/FDR yang dipimpin Amir dan Muso, Madiun kembali ke tangan TNI dan Muso melarikan diri. Meskipun demikian, ia terus dikejar hingga akhirnya ditembak di kamar mandi milik seorang warga.
Saat ditembak, Muso diyakini belum tewas. Jasadnya dibawa menggunakan tangga bambu, namun tangga tersebut patah di tengah jalan. Akhirnya, tubuh Muso digeret dan pada saat itulah dirinya diyakini baru meninggal dunia. Jasad Muso dibawa ke alun-alun dan dipertontonkan kepada masyarakat. Setelahnya, tubuh Muso dibakar dan abunya dibiarkan di alun-alun.
2.DN Aidit
Dipa Nusantara Aidit atau yang lebih dikenal dengan sebutan DN Aidit merupakan Ketua Central Committee (CC) PKI. Ia ditangkap pada 22 November 1965 di Solo. Ketika diringkus, Aidit sedang berada di tempat persembunyiannya, di rumah milik Kasim.
Keberadaan Aidit diketahui usai Kasim ditangkap dan diinterogasi oleh petugas. Ketika awal pencarian, tim tidak berhasil menemukan Aidit. Namun, pasukan intelijen beranggapan bahwa Aidit berada dan bersembunyi di dalam rumah. Dugaan tersebut akhirnya terbukti.
Aidit keluar dari ruangan rahasia yang ada di belakang lemari milik Kasim. Setelah itu, ia dibawa ke Loji Gandrung. Aidit dieksekusi di sebuah area yang terdapat sumur tua kering. Usai diberondong peluru regu tembak, ia pun ambruk.
Namun, sebelum dieksekusi mati, Aidit sempat berpidato dan meneriakkan ‘Hidup PKI’. Jasad Aidit dimasukan ke dalam sumur tua yang berada di tengah kebun pisang tersebut. Para tentara menindihnya dengan tanah, daun kering, dan batang pisang untuk menyamarkan jejaknya.
Demikian diungkapkan Prasetyo setelah menghadiri rapat bersama di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Minggu (28/9/2025) malam.
“Jadi itu gaya Bapak Presiden untuk menyelesaikan semua masalah dalam satu forum pertemuan,” ujarnya.
Menurutnya, rapat tersebut sengaja digelar setelah Prabowo melakukan rangkaian kunjungan ke luar negeri selama sepekan. Dalam pertemuan itu, kata dia, jika ada suatu masalah bisa langsung dicari jalan keluar secara bersama.
“Ya, memang gaya Bapak Presiden seperti itu. Jadi sebuah program yang kita rencanakan, jadi terus memonitor dan beliau terus ingin mendapatkan update dan tentunya di dalam pembicaraan itu bilamana ada kendala-kendala dihadapi, beliau ingin langsung selesai,” ujar dia.
Prasetyo mencontohkan, salah satu yang dibahas yakni terkait program revitalisasi di Jawa Barat. Menurutnya, perlu kerja sama antar kementerian.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York menegaskan posisi Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung nilai kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas universal.
Menurut Maman, pesan Presiden sejalan dengan amanat moral bangsa yang berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai agama. Ia menyoroti komitmen Indonesia mengirimkan lebih dari 20 ribu pasukan perdamaian ke Gaza maupun wilayah konflik lain di dunia.
“Ini bukan hanya ekspresi politik luar negeri, tetapi juga bentuk nyata solidaritas kemanusiaan,” kata Maman, Jumat (26/9/2025).
Maman menilai sikap Prabowo mencerminkan keberanian Indonesia untuk berada di garis depan membela masyarakat tertindas, khususnya Palestina. Ia juga mengapresiasi seruan Prabowo agar dunia menolak logika kekuasaan yang menindas dan menegaskan kesetaraan martabat manusia di hadapan Tuhan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat akselerasi transformasi Polri/Foto: Istimewa
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat akselerasi transformasi Polri di ruang Pusdalsis Stamaops Polri, Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2025). Dalam forum ini, Polri menggandeng sejumlah pakar dan akademisi lintas bidang untuk memberikan pandangan dan masukan.
Kapolri menegaskan bahwa akselerasi transformasi Polri merupakan respons atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan pihaknya siap bergerak cepat menindaklanjuti arahan tersebut.
“Pada saatnya kami di sini akan memenuhi harapan publik dan melakukan upaya untuk menjemput bola. Tim akselerasi ini bergerak bersama melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi,” kata Kapolri.
Ia menambahkan, rapat ini menjadi wadah untuk menyerap saran dan kritik dari berbagai pihak agar proses reformasi internal kepolisian berjalan optimal.
“Yang diundang dalam acara ini adalah tokoh-tokoh untuk memberi masukan saran dan kritik. Supaya perspektif publik nyata diserap oleh tim reformasi internal,” imbuh Kapolri.
Rapat akselerasi ini menghadirkan berbagai pakar dan akademisi yang mewakili bidangnya masing-masing:
Pemerhati Kepolisian Komjen Pol (Purn) Drs. Ito Sumardi Djunisanyoto Irjen Pol (Purn) Drs. Aryanto Sutadi Prof. Dr. Hermawan Sulistyo, M.A. Bambang Rukminto Sugeng Teguh Santoso
Ketua DPR RI Puan Maharani menilai, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi. Hal itu agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan lebih baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak Indonesia.
Puan menyampaikan hal ini sebagai respons atas maraknya kasus keracunan MBG di sejumlah daerah.
“Ya harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti, agar pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik dan jangan sampai kemudian anak-anak yang dirugikan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Meski memahami bahwa pelaksanaan MBG tidak mudah, Puan menekankan perlunya evaluasi menyeluruh.
“Jadi memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut, karenanya pihak-pihak terkait harus bisa melakukan evaluasi total,” pungkasnya.
Deputi Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenkopolkam Marsda TNI Ekodono Indarto, menegaskan, NTB memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai destinasi wisata internasional seperti Mandalika, tetapi juga sebagai simbol konektivitas dan stabilitas keamanan nasional.
“NTB menjadi wilayah tertinggi di kawasan tengah Indonesia dalam aktivitas digital. Di era ruang siber tanpa batas, NTB bukan hanya pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga benteng kedaulatan digital nasional,” ujarnya dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) literasi keamanan siber di Mataram, Kamis.
Bimtek juga menghadirkan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Brigadir Jenderal TNI Berty BW Sumakud, Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemenkomdigi Dimas Aditya Nugraha, dan Penyidik Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Gani F Siahaan. Kegiatan ini dihadiri oleh OPD, Pemkab, Pemkot di NTB, termasuk mahasiswa dan pelajar.
Ia mengakui, maraknya kabar bohong (hoaks) dan konten meragukan di dunia maya menuntut masyarakat untuk lebih teliti lagi dalam memverifikasi informasi.
“Melindungi data pribadi, keluarga, dan lingkungan adalah kunci. Jika dipahami dengan baik, maka kebocoran data dapat dihindari demi mewujudkan keamanan siber nasional,” tegasnya.
Ekodono menyampaikan amanat Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya transparansi dan efektivitas dalam mencegah budaya korupsi melalui tata kelola digital.
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Brigadir Jenderal TNI Berty BW Sumakud, menekankan keamanan siber memerlukan kerja sama semua pihak di NTB.
“Kita sering tidak sadar membagikan data pribadi melalui platform belanja online dan aplikasi lain. Data sensitif seperti ukuran baju atau alamat rumah bisa dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab,” ujarnya.
Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemenkomdigi, Dimas Aditya Nugraha, menyebut Indonesia kini menempati peringkat keempat dunia pengguna internet.
“Internet sudah seperti kebutuhan primer. Lupa handphone lebih mengganggu daripada lupa dompet. Sehari saja rasanya sulit, karena semua data tersimpan di ponsel. Penggunaan gawai pada anak-anak juga perlu diawasi oleh orang tua maupun keluarga,” ujarnya.
Sementara itu, Penyidik Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Gani F Siahaan, memaparkan dampak serta langkah penegakan hukum terkait ujaran kebencian dan judi online.
Kegiatan bimtek ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat khususnya di wilayah NTB mengenai pentingnya keamanan dan literasi digital di era ruang siber yang semakin terbuka sehingga melalui bimtek ini, pemerintah berharap literasi digital masyarakat semakin kuat, sehingga ruang siber Indonesia dapat terjaga aman, sehat dan produktif.
“Untuk KJP Plus tahap ke-2 ini disalurkan kepada 707.513 peserta didik, jumlah tersebut terdiri dari 622.157 kelanjutan dari penerima tahap pertama, kemudian ada 85.356 penerima baru,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.
Pramono menjelaskan, total anggaran untuk KJP Plus tahap ke-2 adalah Rp1,61 triliun.
Untuk penyaluran dananya, Pramono mengatakan akan dilakukan secara bertahap dan dimulai pada Kamis ini.
“Sebenarnya kemarin sudah mulai melalui ATM dan juga buku tabungan yang selama ini sudah berjalan, kecuali (penerima) yang baru, yang baru tentunya harus membuat dan sebagainya,” kata Pramono.
Adapun rincian penerima KJP Plus tahap ke-2 berdasarkan jenjang pendidikan untuk SD atau MI sebanyak 337.514 penerima dengan anggaran kurang lebih Rp543 miliar, SMP/MTS sebanyak 191 ribu penerima dengan anggaran kurang lebih Rp415 miliar.
Kemudian SMA atau MA sebanyak 60 ribu penerima dengan anggaran Rp211 miliar, SMK sebanyak 112 ribu penerima dengan anggaran Rp436 miliar, LSLB 281 penerima anggarannya Rp6,33 miliar, SKB sebanyak 2.692 peserta dengan anggaran Rp4,84 miliar.
Pramono mengatakan memang terdapat jumlah penerima pada tahap ke-1 dan tahap ke-2.
“Jumlahnya 707.622 kali ini berubah menjadi 707.513 peserta disebabkan karena 85.465 penerima yang sudah ada atau yang sebelumnya itu sudah lulus SLTA. Sedangkan penerima yang baru, yang memenuhi kriteria dan syarat 85.356 orang,” kata Pramono.
